KARTA - Anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian dan peternakan, Viva Yoga Mauladi, mendesak pemerintah membat kebijakan yang berdampak penting bagi peningkatan produksi susu segar di Indonesia. Menurutnya, ada tiga hal penting yang dapat dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor peternakan sapi perah.
Pertama, kata Viva, pemerintah semestinya ikut mengatur penetapan harga susu segar produksi petani ternak sapi yang selama ini hanya ditetapkan secara sepihak oleh industri pengolah susu. "Penetapan harga sepihak ini jelas tidak ada patokan standarnya dan untuk menekan harga, biasanya kalangan industri selalu menggunakan alasan bahwa kualitas susu yang dijual petani sangat rendah," ujar Viva saat berdiskusi dengan tema "Kondisi dan Kebijakan Dalam Industri Susu Hulu dan Hilir", di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (29/9).
Kedua, sebagai strategi untuk mengurangi impor susu maka sebaiknya pemerintah lebih mengutamakan impor bibit sapi ketimbang membuka lebar kran impor susu dengan bea masuk nol persen. "Mestinya impor bibit sapi perah yang diprioritaskan dengan bea masuk nol persen. Faktanya, impor bibit sapi dikenakan bea masuk lima persen sementara impor susu nol persen," ungkap Viva.
Ketiga, kata politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu, di dalam APBN harus dicantumkan secara jelas anggaran subsidi untuk pakan ternak sapi. Alasannya, mahalnya harga pakan ternak sapi saat ini berkontribusi besar terhadap kualitas susu yang diproduksi.
"Harga rata-rata pakan ternak sapi berkisar Rp2.500 per kilonya. Ini dirasa sangat mahal karena menurut kalkulasi harga yang wajar itu berada pada kisaran Rp1.500 perkilonya. Karena mahal, maka petani terpaksa mencari jalan lain dengan cara mengurangi kebutuhan pakan ternak sapi yang sangat berpengaruh terhadap kualitas susu," imbuhnya.
Viva juga menyoroti tidak adanya sarana perah yang baik, ketersediaan air yang cukup, fasilitas alat angkut yang baik dan alat pendingin juga berpengaruh terhadap kualitas susu. "Karena ini menyangkut infrastruktur yang relatif mahal harganya, maka sepantasnyalah pemerintah memberikan subsidi terhadap infrastruktur produksi susu petani ternak itu," tukasnya. (fas/jpnn)
0 komentar:
Posting Komentar